Pertemuan strategis antara Universitas Sumatera Utara (USU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) berlangsung di Ruang Senat lantai 2 Gedung BPA USU pada Jum’at (08/12). Pertemuan ini membahas rencana kerja sama yang potensial dalam bidang pendidikan dan peningkatan kualitas ASN (Aparatur Sipil Negara).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari Kemendagri RI dan perwakilan USU seperti Dr. Muhammad Anggia Muchtar, Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, Dr. Arida Susilowati, dan Cut Hayatun Wardani, berbagai aspek kerja sama dibahas secara mendalam.
Diskusi utama tertuju pada kerja sama di bidang pendidikan khususnya untuk ASN di Kemendagri. Dr. Anggia Muchtar, Direktur Direktorat Pengembangan dan Pendidikan USU, menyampaikan tantangan penyesuaian waktu antara anggaran dan awal tahun ajaran baru. Namun, semangat kerja sama dari kedua belah pihak tetap tinggi.
Pembahasan juga mencakup rencana publikasi jurnal, peluang magang bagi mahasiswa USU di Kemendagri, dan penerimaan ASN Kemendagri untuk kuliah di USU. Pihak Kemendagri juga menawarkan untuk membuat surat khusus ke USU dalam penerimaan mahasiswa magang di Kemendagri. Maka dari itu, Direktorat Pengembangan dan Pendidikan akan menyiapkan daftar fakultas dan jurusan sebagai data persiapan magang mahasiswa di kementerian.
Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita selaku Direktur Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global USU, memberikan respon positif terhadap inisiasi kerja sama yang diusulkan. Dalam tanggapannya, beliau menyambut baik langkah untuk menyusun rancangan kerja sama, dengan memberikan izin secara terbuka untuk membuat draft perjanjian kerja sama. Selanjutnya, Prof. Himsar juga menyatakan bahwa proses pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) bisa dilakukan secara bersamaan atau sambilan, menunjukkan keterbukaan dan kesiapan untuk mengarahkan kerja sama ini menuju tahap implementasi.
“Silahkan saja dibuat draft kerja samanya. Untuk MoU, bisa sambilan saja nanti dibuat,” kata Himsar.
Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam memperkuat sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintahan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.


















